KETIKKABAR.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi kebocoran anggaran dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
“Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Presiden dengan tegas.
Ia menambahkan setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada rakyat yang membutuhkan dan mengatasi kesulitan mereka.
Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, yang meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar anggaran, yakni Rp2.701,4 triliun, dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, yang mencakup program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
Belanja Berkualitas untuk Perekonomian yang Tumbuh Merata dan Berkelanjutan
Sebagai bagian dari program unggulan, anggaran 2025 mencakup berbagai inisiatif, termasuk pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta renovasi sekolah. Sebanyak Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD), guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pelayanan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berharap belanja negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata.
Ekonomi Indonesia pada 2023 tumbuh 5,05%, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat serta kebijakan belanja pemerintah yang mendukung daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
Yanuar Nugroho, praktisi kebijakan publik, menilai pentingnya efisiensi dalam belanja negara.
“Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran dibelanjakan secara tepat guna dan tidak ada kebocoran,” ujarnya.
Menurut Yanuar, perbaikan tata kelola dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik akan membantu mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi.
Prioritas Anggaran untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Yanuar juga menekankan perlunya prioritas anggaran yang fokus pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan inklusif, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Belanja di sektor pendidikan dan kesehatan akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata,” kata Yanuar.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kebutuhan daerah dan memperkuat kapasitas daerah melalui TKD, agar kesenjangan antara pusat dan daerah dapat berkurang.
Dengan adanya fokus pada belanja berkualitas, Yanuar berharap anggaran negara dapat memberikan dampak yang lebih besar, bukan hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi kesejahteraan rakyat.
Pemerintah diharapkan terus berupaya untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi Anggaran
Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan efektivitas belanja negara.
Pemerintah diharapkan dapat mengakselerasi reformasi ini di seluruh jajaran birokrasi untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dengan reformasi yang tepat, diharapkan birokrasi dapat lebih efisien dan berdampak pada pengurangan pengeluaran yang tidak produktif.
“Agar anggaran dapat digunakan dengan lebih efektif, kita harus memastikan bahwa program-program pembangunan direncanakan dengan matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Yanuar.[]
