KETIKKABAR.com – Keluhan masyarakat Aceh Besar terkait sulitnya mendapatkan LPG bersubsidi 3 Kg kian memuncak.
Diduga, kondisi ini dipicu oleh ulah sejumlah pangkalan nakal yang bermain curang dalam pendistribusian gas melon tersebut.
Menanggapi keresahan ini, Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris yang akrab disapa Syech Muharam, menegaskan sikap tegasnya.
Dalam pertemuan resmi dengan PT. Pertamina Patra Niaga, ia meminta agar pangkalan yang menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) segera dicabut izinnya.
“Kalau ada pangkalan nakal, cabut izinnya! Jangan beri ruang untuk permainan yang menyengsarakan rakyat kecil,” tegas Syech Muharam saat pertemuan di Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (24/6/2025).
Baca juga: Identitas Aceh Terancam Luntur! Bupati Syech Muharram Ajak Tanamkan Sejarah Sejak Dini
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Muhammad Suhanda (Sales Branch Manager III Aceh Gas, PT. Pertamina Patra Niaga), Dian Budi Dharma (Kabid Migas Dinas ESDM Aceh), dan sejumlah pejabat Pemkab Aceh Besar.
Meski distribusi LPG 3 Kg secara umum diklaim lancar, namun Bupati mengakui masih ada praktik nakal di lapangan.
“Warga kita mayoritas petani, nelayan, dan buruh. Mereka kadang tidak sempat antre pagi-pagi di pangkalan. Saat mereka datang, gas sudah habis dan terpaksa membeli di pengecer dengan harga selangit,” ujar Syech Muharam prihatin.
Praktik ini diduga sudah berlangsung lama dan menyulitkan masyarakat kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati menyarankan agar pangkalan LPG 3 Kg disalurkan melalui lembaga milik desa seperti BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau BUMGAMA (Badan Usaha Milik Gampong Bersama), agar distribusi tepat sasaran.
Menanggapi desakan Bupati, Muhammad Suhanda menyatakan pihaknya menyambut baik saran tersebut dan akan segera melaporkannya ke jajaran pimpinan.
“Untuk Aceh Besar, realisasi distribusi LPG subsidi hingga Juni 2025 sudah mencapai 46,6 persen dari kuota 12.006 metrik ton, melalui 11 agen dan 991 pangkalan. Soal pangkalan nakal, memang sudah banyak yang kami cabut izinnya,” ungkap Suhanda.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Aceh Besar, di antaranya H. M. Ali, S.Sos, M.MSi (Asisten II), Agus Husni, SP (Kepala DPMPTSP), Darwan Asrizal, SE, MT (Kabag Perekonomian & SDA), Imam Munandar, S.STP (Kabag Prokopim), Rafzan Amin, SH, MM (Kabag Hukum), Perwakilan Dinas ESDM Aceh, staf ahli Bupati, dan Tim Commando Independen Aceh Besar.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi titik balik dalam memperbaiki sistem distribusi LPG 3 Kg, sekaligus menutup celah bagi pangkalan-pangkalan yang tidak bertanggung jawab.[]
