KETIKKABAR.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan langkah strategis untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan serta stunting di Aceh.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., saat menjadi keynote speaker dalam Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG, Senin (7/7/2025), di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK).
“MBG adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk kualitas manusia Aceh. Ini bukan hanya soal hak dasar atas pangan bergizi, tapi juga pondasi pembangunan berkelanjutan,” tegas Fadhlullah.
Wagub menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yang secara langsung menargetkan penurunan angka stunting, serta mempersempit ketimpangan sosial di lapisan masyarakat.
Dalam paparannya, Fadhlullah juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi desa sebagai infrastruktur pendukung pelaksanaan MBG. Pemerintah Aceh, katanya, tengah menyiapkan lebih dari 6.500 desa untuk memiliki koperasi aktif.
“Jika koperasi berdiri di seluruh desa, distribusi pangan akan lebih efisien dan antarwilayah bisa saling menopang,” ujarnya.
Baca juga: Mualem Gaet Timur Tengah, Aceh Siap Jadi Pusat Investasi Halal Berkelas Dunia
Acara duek pakat ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Agussabti, yang menegaskan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan perencanaan matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta keterlibatan lintas sektor.
“Tantangannya besar. Butuh kerja sama dari banyak pihak, termasuk perguruan tinggi,” kata Agussabti.
Senada, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Faisal, menekankan pentingnya sistem tata kelola yang terukur dari hulu ke hilir, termasuk dalam aspek monitoring dan evaluasi.
“MBG bukan hanya solusi pangan, tapi juga punya dampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam memperkuat rantai pasok dan membuka lapangan kerja,” ujar Faisal.
Prof. Faisal juga menyatakan komitmen pihaknya dalam mendukung MBG melalui riset, pengembangan kebijakan, dan penyusunan peta jalan tata kelola.
Forum duek pakat ini, katanya, merupakan langkah awal dalam merumuskan prinsip-prinsip tata kelola yang kuat, akuntabel, dan berkelanjutan.[]
