KETIKKABAR.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029.
Kegiatan ini berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7/2025).
Musrenbang tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, serta para kepala daerah, pimpinan DPRK, akademisi, tokoh masyarakat, dan alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa RPJM Aceh merupakan dokumen strategis yang harus disusun berdasarkan realitas daerah dan kebutuhan masyarakat.
Musrenbang ini disebutnya sebagai forum penting untuk menjaring masukan konstruktif dalam merancang arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan.
Ia juga memperkenalkan visi pembangunan Aceh 2025–2029: “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis bertajuk “Cap Sikureung”.
Misi tersebut meliputi penguatan syariat Islam, ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, pemerataan pembangunan, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Gubernur menekankan pentingnya integrasi RPJM Aceh dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, serta RPJPA Aceh 2025–2045.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027.
Muzakir Manaf menegaskan bahwa Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai upaya mendorong perpanjangan dana otsus untuk keberlanjutan pembangunan dan perdamaian.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujarnya.
Baca juga: Gubernur Aceh Dorong Hilirisasi Pertanian: Usulkan Pabrik Beras di Lumbung Padi Aceh Utara
Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap proyek-proyek strategis daerah, seperti pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi perencanaan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% pada 2025, yang diharapkan meningkat secara bertahap hingga 2029.
Tomsi menyoroti realisasi belanja daerah di Aceh yang masih bervariasi, serta tingginya proporsi belanja pegawai di beberapa kabupaten/kota.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy menyampaikan bahwa Dana Otsus harus bertransformasi dari sekadar penopang menjadi akselerator pembangunan. Ia menekankan efisiensi belanja dan pentingnya fokus pada proyek-proyek terobosan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi riil.
“Pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pembiayaan yang tersedia,” ujar Rachmad.
Bappenas juga mengusulkan beberapa kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh, antara lain:
-
Eksploitasi blok migas di Selat Malaka
-
Revitalisasi KEK Arun melalui hilirisasi migas dan penerapan teknologi CCS (Carbon Capture and Storage)
-
Pengembangan KPBPB Sabang yang berorientasi maritim dan terkoneksi secara global
-
Peningkatan pariwisata berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar
-
Produktivitas pertanian dan komoditas unggulan seperti kopi Gayo, padi, jagung, kelapa, cokelat, peternakan, dan hortikultura
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan realisasi Misi Besar Gubernur (MBG).
Menutup sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dan berharap agar Musrenbang ini menjadi pijakan awal bagi Aceh yang lebih maju dan berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gubernur.[]
