KETIKKABAR.com – Wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor secara permanen di Papua dipastikan batal. Keputusan ini menuai kritik tajam, salah satunya datang dari Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, yang menilai langkah itu justru bisa memunculkan kesan bahwa Papua bukan tempat yang layak dijadikan pusat kerja pemerintahan.
“Mau berkantor di mana saja, seharusnya Wapres siap. Karena seorang pemimpin mesti bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Termasuk kalau harus berkantor di Papua,” ujar Fadhli kepada Inilah.com, Minggu (13/7/2025).
Fadhli menilai pembatalan ini bisa memperkuat stigma bahwa Papua adalah wilayah pinggiran yang tidak layak dijadikan pusat kegiatan negara. Padahal, menurutnya, keputusan tersebut bisa berdampak besar terhadap rasa kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.
“Isu ini bisa berkembang jadi isu disintegrasi. Kenapa Gibran menolak berkantor di Papua? Apa alasannya yang masuk akal? Padahal Papua itu bagian sah dari Indonesia,” tegasnya.
Tak hanya soal Papua, Fadhli juga mengkritik sikap dan citra Gibran secara lebih luas. Ia menyebut publik menilai Gibran selama ini lebih banyak tampil dalam gaya pencitraan, bukan dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat.
“Publik melihat Gibran hanya bisa bagi-bagi susu, enggan bersalaman dengan rakyat, dan seolah-olah tidak dekat dengan masyarakat miskin,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Tunjuk Gibran Tangani Papua
Fadhli menekankan bahwa sebagai pemimpin muda, Gibran semestinya menjadi teladan bagi generasi Y dan Z. Namun keputusan untuk tidak berkantor di Papua bisa jadi bumerang yang memperkuat stereotip bahwa generasi muda hanya mau memimpin dari zona nyaman.
“Jangan sampai Gibran justru jadi batu sandungan bagi generasi muda yang ingin membuktikan diri bisa memimpin dengan tangguh di mana saja,” ucapnya.
Fadhli juga membandingkan sikap Gibran dengan Presiden Joko Widodo, yang selama dua periode kepemimpinannya rutin mengunjungi Papua dan menunjukkan perhatian nyata terhadap pembangunan di wilayah timur Indonesia.
“Bapaknya saja mau berkali-kali ke Papua. Masa anaknya, yang notabene anak muda, enggak mau?” sentil Fadhli.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi soal Gibran yang disebut akan berkantor permanen di Papua. Menurutnya, tidak ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal tersebut.
“Kami luruskan, tidak benar Presiden menugaskan Wapres untuk berkantor di Papua. Yang benar, mandat itu berasal dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menyebut percepatan pembangunan Papua dikoordinatori oleh Wakil Presiden,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/7/2025).[]
