KETIKKABAR.com – Isu di ruang publik yang menyebut Partai Demokrat terlibat dalam ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, mendapat penyangkalan tegas dari kader partai yang menggunakan lambang mercy tersebut.
Herzaky Mahendra Putra, yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, memberikan tanggapan terkait polemik ini.
“Tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak didasari fakta. Penggunaan istilah ‘partai biru’ yang ditujukan kepada Partai Demokrat adalah upaya yang membingungkan dan mencemarkan nama baik partai kami,” ujarnya kepada RMOL, Senin, 28 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa isu yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Partai Demokrat maupun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Roy Suryo yang dulu pernah menjadi anggota Partai Demokrat, kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai tersebut. Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019, karena terjadi perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai,” terangnya.
Herzaky menegaskan bahwa hubungan antara keluarga SBY dan keluarga Joko Widodo saat ini sangat baik dan saling menghormati satu sama lain.
Ia mengungkapkan bahwa anak pertama Jokowi, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Ketum PSI Kaesang Pangarep, telah hadir dalam Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Mas AHY yang sedang merawat ayahnya, mengirimkan Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres PSI yang dipimpin Kaesang,” tambahnya.
Selain itu, kata Herzaky, Wapres Gibran juga pernah singgah langsung ke RSPAD untuk menengok SBY beberapa waktu lalu.
“Hubungan ini menunjukkan hubungan yang harmonis di antara keluarga dan tidak seharusnya menjadi target provokasi,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi.
“Tindakan semacam ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan tidak menggambarkan semangat demokrasi yang sehat,” ujarnya.
“Ini adalah klarifikasi resmi dari Partai Demokrat. Semoga pernyataan ini mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat dan mengurangi upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.[]
