KETIKKABAR.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP merespons polemik seputar Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi sorotan publik akibat beban utang super jumbo hingga dugaan penggelembungan (mark up) proyek.
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menyatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya urusan dugaan pelanggaran hukum tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dugaan mark up tuh urusan hukum, urusan KPK,” kata Ribka Tjiptaning kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/10/2025).
Atas dasar itu, Ribka menegaskan PDIP memberikan dukungan penuh kepada lembaga antirasuah untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum, termasuk korupsi, yang terjadi dalam proyek Whoosh.
“Biar aja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu aja (dari) PDI Perjuangan ya,” pungkas Ribka.
Proyek Whoosh yang ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 ini memiliki nilai investasi yang fantastis. Kereta cepat ini telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023.
Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp 118,37 triliun (dengan kurs Rp 16.283 per dolar AS). Nominal ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS.
Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, sebelumnya menyoroti perbandingan biaya per kilometer.
“Dalam hal ini, China hanya menghabiskan sebesar 17 hingga 30 juta dolar AS per km. Sedangkan Indonesia harus menghabiskan 41,96 juta dolar AS per km,” kata Anthony, merujuk pada indikasi biaya yang tidak wajar. []
Viral! Mahasiswi UNS Penerima KIP-K Diduga Pesta di Klub Malam
