KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengungkapkan adanya friksi serius antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait akurasi data anggaran transfer.
Friksi ini dinilai sangat krusial karena menyangkut alokasi triliunan rupiah uang rakyat yang disalurkan ke berbagai daerah.
Dalam pidato kerasnya pada peringatan Hari Oeang ke-79, Jumat (31/10/2025), Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa banyak daerah yang kerap melayangkan protes dan menyalahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas data yang mereka anggap tidak akurat.
Menanggapi tuduhan tersebut, Purbaya membantah keras anggapan bahwa data Kemenkeu tidak akurat. Ia menegaskan bahwa kementeriannya tidak pernah asal-asalan dalam mengelola angka dan menyatakan bahwa kredibilitas data adalah harga mati dalam pengelolaan keuangan negara.
“Saya jamin, setiap data yang digunakan sebagai dasar alokasi dan transfer ke daerah adalah data resmi yang tidak perlu diperdebatkan lagi,” tegas Purbaya.
Ia memastikan bahwa data tersebut telah melalui proses verifikasi berlapis dan pengecekan berulang kali oleh jajaran internal Kemenkeu yang kompeten, termasuk Dirjen Perbendaharaan, Askolani, demi menjaga kredibilitas institusi.
Menkeu menekankan bahwa persoalan data adalah isu paling fundamental yang menentukan nasib anggaran. Jika datanya salah, maka alokasi anggaran untuk masyarakat, baik itu untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan—bisa jadi salah sasaran.
“Inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar kami, yakni uang rakyat tidak sampai ke tujuan yang seharusnya akibat perdebatan birokrasi yang tidak perlu,” ungkapnya.
Alih-alih terus berdebat soal keabsahan data, Menkeu Purbaya justru membalikkan tekanan tersebut kepada seluruh aparat, baik di pusat maupun di daerah. Ia mengeluarkan perintah tegas yang menuntut prinsip kehati-hatian ekstrem dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Purbaya tidak mau lagi mendengar ada kesalahan data yang lolos atau alokasi yang sia-sia.
“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama. Cek double check. Cek dan double check,” kata Purbaya.
Perintah ini ditujukan agar para pengelola anggaran lebih fokus pada validasi internal mereka sendiri sebelum menyalahkan data dari pusat.
Pada penutup pidatonya, Menkeu menekankan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan anggaran ini adalah kemakmuran masyarakat. Perdebatan data tidak boleh menghalangi tujuan utama tersebut.
“Pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” pungkasnya. []
