KETIKKABAR.com – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan sudah tidak layak dipertahankan karena dianggap tidak efisien dan merugikan pasien.
Mekanisme berlapis tersebut dinilai memperlambat akses terhadap layanan medis yang tepat.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, mengatakan pola rujukan bertingkat telah menjadi keluhan umum masyarakat.
Pasien yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) kerap harus melewati beberapa rumah sakit sebelum akhirnya tiba di fasilitas yang mampu menangani kondisi medisnya.
“Pasien dari FKTP harus ke RS tipe D atau C dulu, lalu pindah ke tipe B, dan baru ke tipe A. Ini bertele-tele dan membuang waktu, padahal dari awal dokter FKTP sudah tahu pasien butuh rumah sakit tipe apa,” ujar Agung dalam keterangannya, Jumat, 14 November 2025.
Agung menilai sistem yang berlaku lebih menekankan prosedur administratif dibanding keselamatan pasien.
Banyak kasus, kata dia, menunjukkan pasien mengalami keterlambatan penanganan karena harus berpindah-pindah rumah sakit hanya untuk memenuhi aturan birokratis.
“Rujukan berjenjang membuat pasien dipingpong. Pemeriksaan diulang, antrean diulang, biaya naik, dan risiko kondisi pasien memburuk semakin besar,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan segera menerapkan rujukan berbasis kompetensi, sehingga dokter FKTP dapat langsung merujuk pasien ke rumah sakit dengan kemampuan sesuai kebutuhan medis tanpa harus melewati tahapan bertingkat.
“Kalau butuh tipe A, ya langsung saja ke tipe A. Jangan dipersulit. Negara tidak boleh menyusahkan orang yang sedang sakit,” ujarnya.
Selain memperlambat layanan, Agung menilai perpindahan antarlevel rumah sakit justru menambah beban biaya BPJS karena pemeriksaan dan administrasi dilakukan berulang.
Ia menegaskan perbaikan sistem rujukan harus menjadi prioritas pemerintah jika ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.
“Rujukan berjenjang ini sudah tidak masuk akal. Saatnya pemerintah melakukan koreksi total. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” katanya.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan waktu implementasi perubahan sistem rujukan.
Namun desakan dari berbagai organisasi kesehatan dan masyarakat terus menguat seiring meningkatnya keluhan terkait kompleksitas layanan BPJS Kesehatan.[]
Menkes Budi Gunadi Ungkap Progres KRIS BPJS Kesehatan, Gantikan Sistem Kelas 1, 2, dan 3
