KETIKKABAR.com – Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, untuk mundur dari jabatannya.
Menurut Usman, Raja Juli gagal menjalankan tugas dengan baik, tidak konsisten dalam kebijakan, serta menerbitkan izin yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan rekomendasi daerah.
“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” kata Usman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).
Usman menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kehutanan tidak bisa hanya dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Kerusakan hutan yang terjadi saat ini, menurutnya, adalah tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini, jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” tambahnya.
Selain itu, Usman juga mengkritik pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, namun kebijakan yang diambil dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut.
Usman menyoroti inkonsistensi dalam penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, meski Bupati Tapsel telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu.
Meski demikian, kementerian tetap mengeluarkan izin baru pada 30 November 2025.
“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Usman.
Usman juga menyoroti kerusakan hutan di beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang dianggap terdegradasi parah.
Ia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, dan langkah konkret pemulihan hutan yang gundul.
“Kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” ungkap Usman.
Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli menyatakan siap untuk dievaluasi, terutama terkait dengan banjir bandang yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera.
Raja Juli juga merespons pernyataan Komisi IV DPR yang menyebut ada menteri di Filipina yang mundur akibat gagal menangani bencana banjir.
“Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli usai rapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli menambahkan bahwa ia tidak pernah menghapus komentar atau kritik di media sosialnya, karena kritik tersebut merupakan bagian dari aspirasi, kemarahan, serta harapan masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa ia tidak keberatan untuk dievaluasi.
“Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” ujar Raja Juli.
Sebagai penutup, Raja Juli menegaskan bahwa tanggung jawabnya adalah bekerja semaksimal mungkin, dan keputusan selanjutnya adalah hak prerogatif Presiden.
“Monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” tandasnya. []
Kapolri dan Kemenhut Bentuk Tim Gabungan Selidiki Dugaan Pembalakan Liar Pascabanjir Sumatera
