KETIKKABAR.com – Desakan agar pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional atas musibah banjir bandang dan longsor di Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera terus menguat.
Gelombang demonstrasi mulai pecah di berbagai titik di Aceh, menuntut perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa yang kini mencapai 1.053 orang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain ribuan korban meninggal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tercatat 200 orang masih dinyatakan hilang dan 606.040 jiwa terpaksa mengungsi.
Long March di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
Pada Selasa, 16 Desember 2025, masyarakat Aceh Timur yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GARAB) menggelar aksi long march di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, tepatnya di Kecamatan Madat. Mereka menilai dampak bencana telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.
Lumpuhnya infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, serta hancurnya lahan pertanian masyarakat menjadi alasan utama tuntutan tersebut. GARAB mendesak Presiden Prabowo untuk turun langsung melihat skala kerusakan di lapangan.
“Kondisi ini bukan lagi bencana lokal, tetapi sudah mencapai skala yang sangat luas dan berdampak lintas provinsi, sehingga memerlukan penanggulangan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh oleh pemerintah pusat,” ujar salah satu peserta aksi, Masri.
Massa memberikan tenggat waktu penetapan status bencana nasional paling lambat 16 Desember 2025 agar mobilisasi TNI, Polri, dan alat berat bisa dilakukan secara masif. “Aceh tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Negara harus hadir,” tegas Masri.
Aksi di Gedung DPRA: Krisis Kemanusiaan Sumatera
Sementara itu di Banda Aceh, puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bersama mahasiswa menggelar aksi serupa di depan Gedung DPRA. Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ini menyoroti banyaknya wilayah yang masih terisolasi.
Koordinator aksi, Aditya, menyatakan bahwa situasi saat ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial karena kebutuhan dasar korban banyak yang belum terpenuhi.
“Penetapan status bencana nasional menjadi langkah krusial agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Aditya.
Senada dengan itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Crisna Akbar, menyebut keterbatasan sumber daya daerah menjadi kendala utama penanganan saat ini.
“Skala bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Penetapan bencana nasional mendesak agar mobilisasi sumber daya nasional bisa dilakukan secara cepat dan menyeluruh,” kata Crisna.
Koalisi Sipil Bersatu
Aksi di Banda Aceh ini diikuti oleh berbagai organisasi, mulai dari Sumatera Environmental Initiative, Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, Flower Aceh, KontraS Aceh, GeRAK Aceh, SAKA, P2LH, Aceh Wetland Forum (AWF), hingga Greenpeace Indonesia.
Meski berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian, massa menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan ini hingga pemerintah pusat mengambil alih penanganan secara menyeluruh, mengingat dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan telah mematikan sumber penghidupan warga kecil di sepanjang wilayah Sumatera. []
