KETIKKABAR.com – Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga sektor swasta untuk terlibat aktif dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama agar roda perekonomian rakyat bisa kembali berputar melalui tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa percepatan pemulihan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kewenangan masing-masing bidang.
Ia menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk bergerak sesuai kapasitasnya agar dampak intervensi bersifat jangka panjang.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ujar M. Nasir dalam rapat koordinasi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu, 11 Januari 2026.
Optimalisasi Peran CSO dan Filantropi
Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran Kepala SKPA, organisasi non-pemerintah (NGO), serta berbagai yayasan peduli bencana tersebut, M. Nasir menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO) dan lembaga filantropi.
Peran lembaga non-pemerintah ini diharapkan masuk pada wilayah pendampingan serta penguatan kapasitas sumber daya masyarakat di akar rumput.
Nasir menegaskan bahwa beban pemulihan ekonomi tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah mendorong skema pembagian peran, di mana kelompok usaha mikro dan unit ekonomi kecil dapat disokong melalui dana hibah atau program kemitraan dari mitra pembangunan lainnya.
Dorong UMKM lewat Dinas Koperasi
Untuk urusan permodalan, Pemerintah Aceh menunjuk Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama. Dinas ini ditugaskan memfasilitasi akses pembiayaan bagi para pelaku usaha yang terdampak bencana agar tidak terjerat kendala likuiditas.
“Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang,” tambah Nasir.
Saat ini, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi data kegiatan untuk diakomodasi dalam anggaran tahun 2026. Langkah ini diambil agar setiap program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan pascamusibah.
“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” pungkasnya. []
TNI Bersihkan Polindes Toweren Uken yang Terjangkar Lumpur Pasca-Bencana Aceh Tengah
