KETIKKABAR.com – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, memenuhi undangan Komisi II DPR RI dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Aceh. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada Senin (18/11).
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Plh Sekda Aceh Muhammad Dirwansyah, serta sejumlah Pj Bupati dan Wali Kota dari Aceh.
Dalam laporannya, Safrizal menyoroti kekhususan Pilkada di Aceh, termasuk keberadaan partai lokal (parlok) dan penerapan syarat syariat Islam bagi calon kepala daerah.
“Calon perseorangan juga harus memiliki dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk,” ujarnya.
Safrizal juga menjelaskan kesiapan logistik Pilkada, termasuk distribusi surat suara ke gudang logistik di kabupaten/kota. Relokasi TPS direncanakan di wilayah rawan bencana, seperti daerah terdampak banjir.
“Kami, bersama TNI/Polri dan tim SAR, siap mendukung kelancaran pemungutan suara,” tambahnya.
Namun, ia mengakui adanya tantangan, seperti dugaan keterlibatan ASN, kepala desa, dan perangkat desa dalam politik praktis, serta perusakan alat peraga kampanye (APK) di beberapa wilayah. Untuk itu, Safrizal menekankan pentingnya netralitas ASN dan pengawasan ketat.
Terkait pendanaan, ia memastikan dana hibah telah disalurkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih. Selain itu, anggaran keamanan juga sudah dialokasikan.
“Sebanyak 36.092 personel, termasuk polisi, TNI, dan Linmas, akan dikerahkan demi kelancaran Pilkada,” ujarnya.
Safrizal menyatakan optimisme bahwa Pilkada di Aceh dapat berjalan lancar. Sebuah deklarasi damai telah digelar, dan Rakor terakhir sebelum pemungutan suara akan dilaksanakan pada 21 November 2024.
“Pemungutan suara serentak tetap dijadwalkan pada 27 November 2024. Kami optimistis Aceh mampu melaksanakan Pilkada secara aman, damai, dan lancar,” tutupnya.[]
