KETIKKABAR.com – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh masuk ke dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menuai polemik.
Di tengah kecaman dari tokoh Aceh, kini sorotan publik juga mengarah ke jajaran elite nasional.
Sejumlah warganet menyebut bahwa keputusan ini bukan sekadar persoalan batas wilayah, melainkan berkaitan dengan kepentingan investasi dan politik.
Empat pulau yang menjadi sengketa, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang sebelumnya tercatat berada di wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil. Namun melalui Kepmendagri yang terbit awal 2025, keempatnya kini diklaim masuk wilayah Sumatera Utara.
Keputusan itu memicu protes keras dari tokoh masyarakat Aceh, termasuk Anggota DPD RI Azhari Cage dan Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon.
Baca juga: Empat Pulau Sengketa: Aceh Ancam Lawan Sampai Titik Darah Penghabisan
Keduanya menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah hak historis dan administratif Aceh, dan menolak tegas segala bentuk pengelolaan bersama.
Namun bukan hanya tokoh lokal yang bersuara, publik pun kini ikut menyelidiki. Di media sosial, muncul berbagai asumsi yang mengaitkan kebijakan ini dengan kepentingan investasi asing, khususnya dari Uni Emirat Arab (UEA), dan keterlibatan sejumlah tokoh nasional.
Pemicunya adalah unggahan akun Instagram @tetapindonesia1 pada Rabu, 11 Juni 2025. Unggahan itu menampilkan potongan video lama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat rapat dengan DPR pada pertengahan 2022.
Dalam video berdurasi sekitar satu menit tersebut, Luhut menjelaskan pertemuannya dengan Presiden UEA, Mohammed bin Zayed, soal rencana investasi di wilayah Aceh.
“Saya bicara langsung dengan Mohammed bin Zayed… dia bilang ‘General Luhut, tell me where I can invest’. Saya taruh di Singkil itu. Saya ke Singkil, biar bapak tahu,” ujar Luhut dalam video tersebut sambil tertawa.
Baca juga: Empat Pulau Dirampas: Aceh Melawan Ketidakadilan Administratif
Keterangan itu memunculkan dugaan bahwa penentuan lokasi investasi UEA di Singkil berkaitan dengan reposisi administratif empat pulau tersebut.
Banyak netizen kemudian mengaitkannya dengan langkah strategis sejumlah tokoh, termasuk Luhut dan Wali Kota Medan nonaktif Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.
Unggahan tersebut telah disukai lebih dari 500 pengguna dan memicu ratusan komentar pedas. Sebagian besar netizen menyebut keputusan pemerintah pusat sebagai bentuk pelemahan Aceh dan kebijakan yang diduga sarat kepentingan bisnis.
“Kacau sih jika kebijakan negara orientasi hanya cuan. Khawatir picu perang saudara,” tulis akun @tetapindonesia1 dalam caption unggahannya.
Komentar lain juga tak kalah keras.
-
“Ini pelaku utamanya… Maka hanya rakyat yang bisa bergerak. Rakyat Aceh bergerak,” tulis @angkasaarifin.
-
“Kami nggak butuh duit hasil pengrusakan alam. Jangan jual nama rakyat untuk keuntungan pribadi,” timpal @mak.ir_mik.ir.
Hingga saat artikel ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Dalam Negeri, maupun pihak Istana Kepresidenan terkait keterkaitan antara investasi UEA, kunjungan ke Singkil, dan keputusan Kepmendagri yang kini dipersoalkan.
Sementara itu, tokoh Aceh terus menyerukan agar Menteri Dalam Negeri mencabut Kepmendagri 300.2.2-2138/2025 dan mengembalikan status kepemilikan empat pulau tersebut kepada Provinsi Aceh sesuai sejarah dan kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut saat itu.[]
