KETIKKABAR.com – Presiden Prabowo Subianto didesak bersikap tegas terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai terbitnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Aturan tersebut mengatur perubahan data administrasi sejumlah wilayah, termasuk pemindahan status empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara.
Langkah itu dinilai sembrono dan memicu kegaduhan politik yang serius.
Analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai keputusan Tito berpotensi membangkitkan kembali sentimen separatisme di Aceh.
“SK Mendagri tersebut sangat mengabaikan aspek historis, psikologis, dan politis masyarakat Aceh,” tegas Jamiluddin kepada RMOL, Kamis, 12 Juni 2025.
Baca juga: Aceh Kehilangan Empat Pulau, Tito Dianggap Kirim ‘Pesan Perlawanan’
Jamiluddin meminta Presiden Prabowo segera memerintahkan Tito untuk mencabut Kepmendagri tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Aceh.
“Presiden Prabowo harus segera memerintahkan Mendagri untuk mencabut SK tersebut. Mendagri juga harus minta maaf kepada masyarakat Aceh karena telah ceroboh,” ujarnya.
Menurut Jamiluddin, pencabutan Kepmendagri dan permintaan maaf merupakan langkah awal untuk meredam p
otensi gejolak di wilayah bekas konflik itu.
Baca juga: Empat Pulau Aceh Dipindah ke Sumut, Pengamat Desak Presiden Ganti Mendagri Tito
Tak hanya meminta pencabutan aturan, Jamiluddin juga menyarankan agar Presiden mencopot Tito dari jabatannya sebagai Mendagri.
“Bahkan sangat pantas bila Prabowo mencopot Tito. Ini menyangkut stabilitas nasional dan kedaulatan NKRI,” katanya.
Jamiluddin menilai, ketegasan Presiden akan menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi dan sensitivitas masyarakat daerah.
“Ketegasan Prabowo memecat Tito sangat ditunggu. Setidaknya itu akan dapat meredam amarah masyarakat Aceh,” tutupnya.[]
