Nasional

Prabowo Perintahkan Hemat: Eselon Wajib Keluar dari Zona Nyaman!

KETIKKABAR.com – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami pelebaran defisit kini menjadi sorotan.

Para pejabat eselon di kementerian dan lembaga didesak untuk meninggalkan zona nyaman dan mulai menjalankan semangat penghematan secara serius.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menegaskan perlunya langkah tegas bahkan ekstrem untuk mengubah perilaku para pejabat negara yang selama ini dinilai minim semangat efisiensi.

“Perlu gerakan revolusioner bagi pejabat eselon untuk mengencangkan ikat pinggang. Selama ini mereka terlalu nyaman. Padahal ini instruksi langsung Presiden agar pengelolaan APBN tidak melebar defisitnya,” kata Hari kepada rmol.id, Minggu, 4 Januari 2026.

Kritik Terhadap Praktik “Asal Bapak Senang”

Hari menilai, pesan Presiden Prabowo sebenarnya sudah ditunjukkan secara simbolik melalui dokumentasi bersama Jaksa Agung di depan tumpukan uang sitaan bernilai triliunan rupiah.

BACA JUGA:
TNI AL Pastikan Melintasnya Kapal Perang AS di Selat Malaka Merupakan Hak Lintas Transit

Namun, ia mengingatkan bahwa simbol penegakan hukum tersebut akan kehilangan makna jika tidak dibarengi perubahan nyata dalam praktik pengelolaan anggaran di birokrasi.

“Semua ada solusinya kalau dilakukan dengan kesungguhan, bukan sekadar omon-omon. Antara ucapan dan tindakan harus sejalan,” tegas Hari.

Lebih jauh, ia mengingatkan Presiden agar waspada dan tidak mudah menerima laporan dari para pembantunya yang berpotensi menyesatkan, terutama terkait realisasi penggunaan anggaran di lapangan yang sering kali digelembungkan.

Soroti Pemborosan Proyek Sumur Bor

Sebagai contoh konkret, Hari menyentil laporan biaya pembangunan infrastruktur dasar yang dianggap tidak masuk akal. Ia mensinyalir adanya upaya mencari keuntungan di tengah upaya pemerintah menekan defisit.

BACA JUGA:
PAN Tantang Jusuf Kalla: Lebih Baik Kritik Langsung di Depan Prabowo Daripada Lewat Media

“Presiden jangan mau dibohongi pembantunya. Misalnya biaya pembuatan sumur bor di daerah bencana disebut Rp150 juta per titik. Itu bukan penghematan tapi pemborosan,” ujar Hari.

Menurutnya, angka tersebut jauh dari realitas lapangan dan mencerminkan buruknya tata kelola anggaran negara yang selama ini berjalan.

“Di lapangan mana ada pembuatan sumur bor sampai sebesar itu. Wajar APBN terus defisit kalau orientasinya cari untung. Bukan menyelamatkan APBN yang terancam defisit,” pungkasnya. []

Prabowo Akhirnya Buka Pintu Bantuan Asing untuk Bencana Sumatera: Masa Menolak Bantuan?

TERKAIT LAINNYA