KETIKKABAR.com – Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Tito Karnavian terkait pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara terus menuai kecaman. Keputusan itu dinilai sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan hingga mengancam stabilitas nasional.
Analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut keputusan tersebut sangat sulit diterima oleh masyarakat Aceh.
“Secara historis, sosiologis, psikologis, dan politis, empat pulau itu sudah menjadi bagian dari NAD (Nanggroe Aceh Darussalam),” tegas Jamiluddin kepada RMOL, Kamis, 12 Juni 2025.
Baca juga: Tito Diminta Dipecat, Kepmendagri Soal Aceh Dinilai Picu Gejolak
Menurut Jamiluddin, secara de facto dan de jure, empat pulau, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek selama ini sudah menjadi milik Provinsi Aceh.
“Ketika secara de jure dialihkan ke Sumut, tentu akan mengusik masyarakat Aceh,” katanya.
Apalagi, secara geografis, keempat pulau itu hanya berjarak 4,7 kilometer dari pesisir Aceh, sementara dari Sumut berjarak lebih jauh, yakni sekitar 22 kilometer.
Berpotensi Bangkitkan Isu Separatisme
Jamiluddin menilai, keputusan Tito Karnavian bisa menjadi bahan bakar baru bagi kelompok-kelompok di Aceh yang masih menyimpan keinginan untuk merdeka dari Indonesia.
“Peluang masyarakat Aceh marah terhadap pusat sangat besar. Ini bahkan bisa membangkitkan kembali semangat memisahkan diri dari NKRI,” ujarnya.
Baca juga: Aceh Kehilangan Empat Pulau, Tito Dianggap Kirim ‘Pesan Perlawanan’
Ia juga memperingatkan bahwa para elite Aceh yang masih mengusung agenda kemerdekaan bisa menjadikan isu empat pulau ini sebagai “mainan baru” untuk memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.
“Elite Aceh akan memakai isu ini untuk membakar amarah dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pusat,” tutupnya.[]
